Setelah menyelesaikan beberapa slide untuk pertemuan mendatang, saya memanfaatkan waktu untuk mengeksplorasi berita melalui news aggregator. Salah satu headline yang menarik perhatian saya adalah peluncuran Danantara, superholding baru Indonesia dengan aset mendekati US$1 triliun. Mengingat skala inisiatif ini, saya mendalami lebih lanjut untuk memahami implikasinya bagi ekonomi nasional dan daya tariknya bagi investor global.
Danantara mengelola tujuh BUMN strategis—Bank Mandiri, BRI, BNI, PLN, Pertamina, Telkom Indonesia, dan MIND ID—untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing global. Konsolidasi ini berpotensi menciptakan sinergi besar, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada governance, transparansi, dan eksekusi yang disiplin. Pak Muliaman Darmansyah Hadad ditunjuk sebagai Ketua dan Pak Kaharuddin Djenod sebagai Wakil Ketua, sementara Presiden Prabowo mengusulkan Pak Jokowi, Pak SBY, dan Ibu Megawati sebagai Dewan Pengawas. Keterlibatan tokoh politik menimbulkan pertanyaan apakah Danantara akan berorientasi bisnis atau justru rentan terhadap kepentingan politik.
Di sisi lain, ada tantangan seperti risiko monopoli, daya tarik bagi investor global, dan kompleksitas birokrasi. Muncul pula misinformasi yang menyebutkan Mas Kaesang masuk dalam kepemimpinan Danantara, padahal tidak ada anggota keluarga Pak Jokowi yang terlibat. Ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang jelas dari pemerintah untuk membangun kepercayaan publik.
Keberhasilan Danantara bergantung pada governance yang kuat, eksekusi yang disiplin, serta kepercayaan dari investor dan masyarakat. Jika dikelola dengan baik, Danantara berpotensi menjadi game-changer bagi ekonomi Indonesia. Membaca berita ini memberi saya perspektif lebih dalam menjelang forum kemarin—pemahaman terhadap kebijakan seperti Danantara bukan hanya relevan untuk diskusi, tetapi juga menjadi wawasan berharga dalam berbagai inisiatif yang saya tangani di kantor nantinya.